K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

Wagub Sulut Mewarning Penggunaan Dana Desa 2017

  • 129 views
  • 0 comments
MANADO, KILASMANADO.com – Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2017 yang mencapai

 

MANADO, KILASMANADO.com – Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2017 yang mencapai Rp. 1, 161 Triliun yang diperuntukan untuk pembangunan 1.507 Desa di Sulawesi Utara (Sulut), Wakil Gubernur (Wagub) mengingatkan akan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut diungkapkan Wagub dalam rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Desa, Manado (06/09/2017).

 

Saat membuka rapat Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Wagub mengatakan “Jangan sampai Anggaran Desa menjadi mubazir akibat penggunaannya yang tidak tepat sasaran. Saya sangat berharap hal ini bisa betul-betul diawasi oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

 

Lebih lanjut Wagub menegaskan, "Tidak boleh ada pemotongan terhadap pencairan dana desa karena itu untuk kepentingan masyarakat Desa melalui pembangunan di berbagai bidang, baik jalan desa dan lainnya," Oleh karena itu, seluruh kepala desa di Sulut dan pihak terkait dapat membuat perencanaan yang matang sebelum mengerjakan proyek pembangunan di desa. Jelas Kandouw

 

Lebih jauh, selain penggunaan Dana Desa yang harus optimal, Wagub Kandouw meminta penempatan tenaga pendamping desa harus efektif dan efisien. Artinya, lokasi kerja dan domisili pendamping tidak berjauhan. Agar pendamping Desa dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

 

Usai menyampaikan sambutannya, Wagub Kandouw menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga pendamping desa. Dengan fasilitas tersebut, setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

 

Di tempat yang sama, Mangihut Sinaga, SH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, menyatakan rencananya untuk membuka pos pengaduan di seluruh Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengawal penggunaan dana desa.

 

Sinaga juga menjelaskan, “kejaksaan pasti akan memproses setiap laporan dari masyarakat. Namun laporan yang disampaikan harus jelas. Jika laporannya lengkap, kami pasti menindak tegas dan memenjarakan setiap pelaku yang terbukti menyelewengkan dana desa.

 

Drs. Royke Mewoh, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMDD) Sulut, menjelaskan bahwa, "Pelaksanaan rapat ini untuk melakukan analisa dan evaluasi reguler tentang penggunaan dana desa, program prioritas kementerian desa dan merumuskan pemecahan masalahnya," ungkapnya.

 

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. John H. Palandung, M.Si, perwakilan dari Polda Sulut, BPK, BPJS Ketenagakerjaan dan DPMDD kabupaten dan kota di Sulut. (EBD)

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Humas Pemprov Sulut)

Berita Terkait

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.