K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

Putusan MA Yang Menarik Perhatian Dunia Advokat

  • 3593 views
  • 0 comments
  •  Putusan MA Yang Menarik Perhatian Dunia Advokat KILASMANADO.com, Jakarta - Fista Sambuari, S.H. adalah sosok advokat muda, serta salah satu pemohon Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Fista yang termasuk Advokat termuda dalam pengajuan Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum meberikan penjelasan secara detail ketika di hubungi reporter Kilasmanado.com via Whatsapp, pada hari Senin (10/9/2018) pukul 15.00 WIB siang tadi.
  • thumb  Putusan MA Yang Menarik Perhatian Dunia Advokat KILASMANADO.com, Jakarta - Fista Sambuari, S.H. adalah sosok advokat muda, serta salah satu pemohon Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Fista yang termasuk Advokat termuda dalam pengajuan Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum meberikan penjelasan secara detail ketika di hubungi reporter Kilasmanado.com via Whatsapp, pada hari Senin (10/9/2018) pukul 15.00 WIB siang tadi.

Fista Sambuari, S.H , advokat muda asal Sulawesi Utara yang masuk dalam 18 Pemohon Uji Materiil Permenkumham Paralegal | Foto : istimewa

 

KILASMANADO.com, Jakarta - Fista Sambuari, S.H. adalah sosok advokat muda, serta salah satu pemohon Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Fista yang termasuk Advokat termuda dalam pengajuan Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum meberikan penjelasan secara detail ketika di hubungi reporter Kilasmanado.com via Whatsapp, pada hari Senin (10/9/2018) pukul 15.00 WIB siang tadi.

 

Dirinya menjelaskan secara gamblang mengenai Uji Materiil Permenkumham Paralegal. Advokat Muda lulusan Universitas Sam Ratulangi ini mengatakan, permohonan uji materiil ini diinisiasi oleh beberapa orang Advokat. "termasuk di dalamnya, adalah dua senior saya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi yaitu Rekan Johan Imanuel Sapulete, SH dan Irwan Lalegit, SH.”

 

“Para pemohon Uji Materiil sendiri diketuai oleh Advokat Senior yaitu Rekan Bireven Aruan SH, dan beberapa advokat lainnya yaitu Martha Dinata, S.H., Abdul Jabbar, S.H., Ika Arini Batubara, S.H., Denny Supari, S.H., Liberto Julihartama, S.H., Steven Albert, S.H., Abdul Salam, S.H., Ade Anggraini, S.H., Arnol Sinaga, S.H., Asep Dedi, S.H., Indra Rusmi, S.H., Alvin Maringan, S.H., Teuku Muttaqin, S.H. dan Endin, S.H.," terang Fista.

 

Pada prinsipnya para pemohon tidak menafikan keberadaan Paralegal di Indonesia, namun demikian pihaknya sangat menyayangkan fungsi disaat peraturan menteri terkait paralegal terbit justru bertolak belakang dengan UU Advokat.

"Ada pun pasal krusial yaitu Pasal 11 dan 12. Sehingga kami delapan belas Advokat sepakat untuk mengajukan Uji Materiil terhadap beberapa pasal yang diatur dalam Permenkumham tersebut," papar Fista.

 

Fista membeberkan, bahwasannya Advokat merupakan suatu Profesi, setiap profesi tentunya diatur dalam peraturan perudang-undangan. "Adapun profesi Advokat diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), lalu Tugas dan Fungsi Advokat itu sendiri yaitu sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dinyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

 

Dengan demikian, telah jelas bahwa Tugas dan Fungsi Advokat yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pemberi jasa hukum. Dirinya juga menambahkan, berbicara tentang Paralegal diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun demikian fungsi dan tugas dari Paralegal itu sendiri belum secara rinci dan jelas diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

 

"Dengan dasar UU Advokat, maka tugas Paralegal seharusnya sebagai Asisten Advokat yang membantu Advokat dalam menjalankan profesinya, jadi meskipun membantu Advokat, Paralegal tentu tidak dapat melakukan pendampingan klien dalam hal beracara di persidangan Pengadilan kendati mempunyai pengetahuan di bidang hukum." sambungnya.

 

Di Indonesia sendiri, sebelum lahirnya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, eksistensinya telah lama dikenal, misalnya pada zaman Hindia-Belanda ia dikenal dengan istilah “Pokrol Bambu” (zaakwaarnemer) dan berkembang di komunitas masyarakat, serta dikembangkan oleh para aktivis organisasi non pemerintah atau LSM di era tahun 1970-an. Dengan hadirnya UU No 16 Tahun 2011 dan kemudian Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 dan Permenkumham No 1 Tahun 2018, tentu memberikan legitimasi yuridis terhadap keberadaan Paralegal sebagai Asisten Advokat.

 

Yang menjadi persoalan adalah, ketika peraturan-peraturan itu bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dapat membuat perbedaan tafsir kewenangan Paralegal oleh Advokat dengan para pegiat LSM yang terlalu ngotot agar kewenangan Paralegal dipersamakan dengan Advokat. "

 

Perlu kami tegaskan bahwa kami sama sekali tidak menafikan keberadaan Paralegal, tetapi menolak apabila eksistensinya disamakan dengan Advokat sebagaimana menurut Permenkumham No 1 Tahun 2018 itu," tegas Fista.

 

"Menurut kami para Pemohon, Permenkumham No 1 Tahun 2018 tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa Advokat, sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, serta ia harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun, berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (S1 Hukum) dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat serta lulus Ujian Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat, selanjutnya magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat, serta tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih," jelasnya.

 

Menurutnya, beberapa persyaratan untuk menjadi Advokat harus dipenuhi oleh calon Advokat agar bisa menjalankan profesinya atau beracara di Pengadilan, sementara Permenkumham No 1 Tahun 2018 tersebut sangat menyederhakan proses yang harus dilalui oleh seorang untuk menjadi Paralegal, jika dibandingkan dengan calon Advokat yang nanti sama-sama beracara di persidangan, dimana cukup di dukung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka seseorang bisa menjadi Paralegal dan berdasarkan surat kuasa dapat mewakili kliennya untuk menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

 

"Kedudukan Paralegal menjadi sama dengan Advokat, dan ini sangat bertentangan dengan UU Advokat. Jadi alasan mendasar yang kami ajukan ialah karena Permenkumham No 1 Tahun 2018 tersebut tidak patuh pada asas hierarki Lex Superior Derogate Legi Inferior atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, maka karenanya Permenkumham itu sangat bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

 

Dikatakan juga olehnya, Bahwa permohonan yang pihaknya ajukan juga tentu saja untuk menjaga agar perangkat aturan hukum di Indonesia tidak tumpang tindih dan tidak berbenturan.

"karena sebagai Advokat kami berperan sebagai the guardian of constitution (Penjaga Konstitusi, Red.) negara yang sama-sama kita cintai, sehingga jika ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara yang bertentangan dan melanggar konstitusi tentu kami berhak meluruskannya.

 

Dijelaskan pula oleh advokat Muda asal Sulawesi Utara ini, menilik Permenkumham No 1 Tahun 2018, pada pasal 15 disebutkan bahwa masing-masing LBH atau Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang memberi layanan Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang terdaftar di lembaganya dan kode etik tersebut dilaporkan kepada BPHN. "Selain itu, tiap-tiap LBH atau Ormas tersebut lah yang melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal termasuk kinerja dan pelaksanaan kode etiknya yakni apabila melanggar maka dapat diberikan sanksi olehnya. Dengan demikian, nantinya terdapat perbedaan kode etik Paralegal pada masing-masing OBH juga tentang pengawasan dan penegakannya," tukasnya.

 

Sesuai pertimbangan hukum Putusan MA No 22 P/HUM/2018 pada halaman 26, Mahkamah Agung menyebut bahwa Paralegal untuk melaksanakan fungsi membantu Advokat. Tentu begitu seharusnya, yakni Paralegal tidak bisa bertindak tanpa Advokat, sehingga terbitnya Permenkumham No 1 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan litigasi kepada Paralegal telah sangat tepat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak berlaku umum.

 

Justru ada banyak para Advokat yang melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono, bahkan para Advokat tersebut secara mandiri mengeluarkan biaya untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Sebagaimana telah disebutkan diawal, bahwasannya organisasi Advokat seperti PERADI bahkan memperkuat program Pro Bono-nya dengan membentuk PBH di tiap DPC-DPC yang dilaksanakan oleh Advokat piket, selain itu MA melalui pengadilan-pengadilan di bawahnya telah membentuk Posbakum yang pelaksananya adalah Advokat piket yang tergabung dalam organisasi pemberi layanan hukum yang bekerjasama dengan pengadilan.

 

"Pertanyaan sebaliknya adalah apakah LBH tersebut sudah melakukan bantuan hukum secara maksimal? Sehingga jangan juga terlalu cepat ‘menghakimi’ tugas profesi lain terutama tugas profesi Advokat tanpa dasar, karena menurut kami juga bahwa fungsi LBH sebenarnya belum maksimal sebab misalnya masih sangat sedikit ajakan kerjasama penanganan perkara dari LBH kepada para Advokat, bahkan ada kesan beberapa LBH justru terkesan eksklusif, dan hanya mau menangani perkara-perkara yang menarik perhatian publik secara politis, sehingga keberadaan Paralegal yang disebutnya masih dibutuhkan justru terkesan adanya kemauan untuk berlomba mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah." beber Fista.

 

Dirinya pun menegaskan, bahwa Putusan MA sudah tepat terkait Permenkumham No 1 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan litigasi kepada Paralegal yakni bertentangan dengan UU Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. "MA sebagai penjaga mekanisme beracara di pengadilan (litigasi) sudah tepat melihat kemunculan lagi praktik ‘Pokrol Bambu’ yang diakomodir oleh UU No 16 Tahun 2011 dan Permenkumham No 1 Tahun 2018 itu, sehingga perlu menertibkan para pihak yang dapat beracara di Pengadilan. Untuk selanjutnya, berkenan membaca pertimbangan hukum Putusan MA No 22 P/HUM/2018." tutup Fista.

 

(Ricky Octavian)

 

Komentar
  • Johan Imanuel Sapulete
  • 1 bulan yang lalu

Makase Kilas Manado.
Sukses selalu for Torang.

Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.