kilasmanado.com - torang pe koran online

Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis Dengan Pemilu yang Transparan dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila

  • 425 views
  • 0 comments
Tahun 2018 adalah merupakan tahun dimana momentum politik bagi para calon Presiden, Anggota DPR,

 

Oleh: Fanly Solang, SIP

 

Tahun 2018 adalah merupakan tahun dimana momentum politik bagi para calon Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD beserta partai politik untuk memformulasikan program yang terbaik serta persyaratan untuk menjadi peserta pemilu mengingat di tahun 2019 adalah pesta demokrasi bagi rakyat terutama bagi calon-calon tersebut untuk merebut hati rakyat yang merupakan objek utama sebagai penentu bagi nasib bangsa ini kedepan. Tahun ini juga adalah merupakan pesta demokrasi di beberapa daerah di Indonesia yang akan mengadakan pemilu serentak dan merupakan pertarungan juga bagi calon Kepala daerah yang akan menghadapi Pilkada. Tak lepas dari itu KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu juga sudah harus menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas dan prosedur yang diatur.

 

Dalam hal ini,  baik pilkada serentak 2018 ataupun pemilu 2019 sudah menggunakan pedoman undang-undang pemilu yang baru yaitu undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan asas penyelenggara pemilu undang-undang no 7 tahun 2017 yang berisikan sebelas poin yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Yang menjadi sorotan dan kajian saya adalah ADIL dan TERBUKA. Kedua poin ini merupakan hal yang kelihatan mudah dan gampang untuk diejawantahkan bagi kita semua kalangan masyarakat yang paham berbahasa Indonesia, tapi pada pelaksanaanya seringkali kita melewatkan kedua hal prinsip ini.

 

Asas adil ini sebenarnya adalah ujian bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dimana harus bersikap adil contoh dalam perlakuan terhadap parpol seperti yang terjadi dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2014 yang diverifikasi ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedepan khususnya dalam tahapan pemilu berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 dan PKPU no 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU no 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelengaraan pemilu 2019 diharapkan penyelenggara pemilu yang berperan sebagai wasit harus menghidari praktek KKN yang mungkin bisa saja terjadi sehingga efek pembelajaran terhadap masyarakat kedepan khususnya bagi para generasi muda Indonesia untuk lebih cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi akan mengalami kemunduran lagi, sehingg. Jika itu dapat berjalan dengan baik, maka generasi yang kita bina hari ini yang merupakan calon pemimpin negara kedepan akan berdampak baik dan lebih maju dalam berdemokrasi untuk kejayaan bangsa ini kedepan.

 

Yang kedua mengenai asas terbuka juga merupakan asas yang juga harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini proses sosialisasi harus dilaksanakan dengan terbuka baik itu tahapan pemilu maupun undang-undang dan aturan yang mengatur tentang pemilu. Kenapa hal ini dianggap sangat penting, karena mengingat banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan ataupun yang tinggal dipelosok daerah pedalaman akan kesulitan mengakses informasi-informasi mengenai pemilu, sehingga salah satu contoh dampak pada masyarakat akan kebingungan dalam proses pencoblosan nanti. Disisi lain juga sikap apatis masyarakat yang masih menjadi kebiasaan bagi rakyat kita sehingga faktor keterbukaan mengenai informasi ini akan menjadi faktor perangsang bagi masyarakat secara keseluruhan dan para generasi muda bangsa yang ada di daerah pelosok untuk belajar khususnya dalam hal berdemokrasi.

 

Saya sebagai generasi bangsa yang berlatar belakang aktivis mahasiswa tentunya merasa gelisah dengan dinamika yang akan menjadi ancaman bagi bangsa ini kedepan. Tangisan hati yang dirasakan bagi pemikir-pemikir bangsa ini kiranya turut menjadi keterpanggilan batin bagi kita semua segenap bangsa untuk memikirkan nasib bangsa ini kedepan secara keseluruhan, khususnya dalam proses demokrasi yang terjadi lewat penyelengraan pemilu saat ini dan kedepan karena proses penyelenggaraan pemilu merupakan proses penentu kebijakan masyarakat Indonesia dimana kita diuji untuk dapat memilih dengan bijak pemimpin-pemimpin yang bisa mempraktekan demokrasi yang sesungguhnya yaitu “Demokrasi Indonesia” seperti yang tersirat dalam makna Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi Negara.

 

*Mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UNSRAT.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.