K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

LSHI : Hukum Jangan Dijadikan Alat Kartel Politik

  • 1549 views
  • 0 comments
Kartel dibidang ekonomi yang telah terjadi di Indonesia, sudah berjalan secara masive,  dan hanya dinikmati oleh kelompok oligarki.

Para narasumber Focus Group Discussion berfoto bersama usai 

kegiatan diskusi | foto : EKSKLUSIF ( Ricky Octavian ) 

 

 

Kilasmanado. com,  JAKARTA - Kartel dibidang ekonomi yang telah terjadi di Indonesia, sudah berjalan secara masive,  dan hanya dinikmati oleh kelompok oligarki.  Hal tersebutlah yang menyebabkan ketimpangan sosial antara kelas menengah ke atas,  dan kelas menengah ke bawah.

Di Indonesia sendiri,  kartel dibidang politik juga mulai diciptakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya seorang demokrat. Tetapi sesungguhnya anti terhadap sistem demokrasi yang fair/akuntabel.

Karena permasalahan tersebut, Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) bersama kelompok masyarakat sipil,  serta Legalera Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD,  SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA" yang diselenggarakan pada hari kamis (20/9/2018) di Redtop Hotel  Jakarta.

Lembaga Studi Hukum Indonesia bersama para aktivis dan akademisi,  ingin menggugat konstitusionalitas ketentuan presidential threshold (ambang batas penentuan calon presiden)  sebagaimana dimuat dalam pasal 222 UU No.  7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Jika gugatan para praktisi dan akademisi tentang presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dikabulkan,  sama halnya MK menciptakan hukum yang mendorong terjadinya kartel politik, " ujar Prof. Dr.  Zainal Arifin kepada reporter Kilasmanado.com,  hari kamis (20/9/2018) di Redtop Hotel,  Jakarta pagi tadi.

Menurut Zainal Arifin,  seyogianya MK memberikan putusan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI, agar kualitas demokrasi di Indonesia tiap tahun dapat ditingkatkan,  karena hal itu pula yang akan meningkatkan peradaban bangsa Indonesia untuk dapat bersikap bijak,  fair dan tidak korup.

"Salah satu bagian dari maraknya korupsi di Indonesia antara lain karena hukum belum dapat mendorong dan mengantarkan Bangsa Indonesia lebih jujur dan akuntabel," lanjut Zainal Arifin.

Tampak hadir dalam diskusi tersebut,  Pakar Komunikasi Politik UI,  Efendi Ghazali,  Ph. D, Direktur PUSAKO Univ. Andalas Feri Amsari,  Peneliti PERLUDEM Fadli Ramadhanil,  PP Pemuda Muhammadiyah Virgo Gohardi,  Dr.  Taufiqurahman Syahuri,  mantan komisioner Komisi Yudisial,  Praktisi Hukum Ali Nurdin,  dan masih banyak para akademisi lainnya.

Disebutkan,  sebanyak 12 tokoh publik menggugat ulang ambang batas pencalonan presiden atau PRESIDENTIAL THRESHOLD ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa orang diantaranya,  mantan pemimpin Komidi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas,  Bambang Widjoyanto,  serta akademisi seperti Rocky Gerung yang menilai ambang batas presiden mengebiri hak rakyat memilih presiden.

Sementara itu,  Dekan Esa Unggul,  Prof. Faisal Santiago menambahkan,  Pasal 222 No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan.

"Pasal itu sudah diuji 10 kali,  dan menandakan betapa strategisnya soal ambang batas pencalonan presiden ini.  Semua orang diberikan hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai dengan Undang-undang," tukas Faisal Santiago

Dirinya juga mengatakan,  jika ada putusan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945, perlu dilakukan penolakan.  "karena UU itu pada akhirnya hanya akan mendorong terbentuknya kartel politik yang menguntungkan segelintir dan sekelompok orang-orang yang sedang berkuasa," pungkas Faisal Santiago

( Ricky Octavian )

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.