K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

Komentar KPK Perihal 2.357 PNS Koruptor

  • 32 views
  • 0 comments
  •  Komentar KPK Perihal 2.357 PNS Koruptor KILASMANADO.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memberikan apresiasi perihal pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil yang divonis bersalah oleh hakim karena korupsi.
  • thumb  Komentar KPK Perihal 2.357 PNS Koruptor KILASMANADO.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memberikan apresiasi perihal pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil yang divonis bersalah oleh hakim karena korupsi.

Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif || Foto: Ist.

 

KILASMANADO.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memberikan apresiasi perihal pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil yang divonis bersalah oleh hakim karena korupsi.

 

Menurut Syarif, tindakan pemecatan itu sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. "Pemecatan para PNS yang korupsi ini menunjukan keseriusan pemerintah untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi," ujar Syarif melalui pesan singkat, Jumat (14/9/2018/2018) pagi tadi.

 

Syarif berharap, pemecatan ini bisa memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi PNS lainnya agar tidak bermain-main dengan perilaku korupsi.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor.

 

Baca Juga: Komentar Tjahjo Kumolo tentang 2.357 Koruptor Masih Berstatus PNS

 

SKB secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

 

Penandatanganan SKB adalah tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN bersama KPK.

 

Saat itu, disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya.

 

Baca Juga: KPK & BKN Seriusi Pemecatan 2.357 PNS Koruptor

 

"KPK mendukung upaya pembersihan PNS dari pegawai-pegawai yang korup. Indonesia tidak kekurangan orang baik untuk menjadi pegawai negeri," pungkas Syarif.

 

 

(Ricky Octavian)

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.