K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

Bawaslu RI akan Beri Sanksi ASN yang Tidak Netral

  • 173 views
  • 0 comments
  •  Bawaslu RI akan Beri Sanksi ASN yang Tidak Netral KILASMANADO.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ( BAWASLU RI)  meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selama penyelenggaraan pemilu 2019 bersikap netral. Jika nanti dikemudian hari terdapat ASN yang tidak netral, maka sanksi tegas akan diberikan oleh BAWASLU.
  • thumb  Bawaslu RI akan Beri Sanksi ASN yang Tidak Netral KILASMANADO.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ( BAWASLU RI)  meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selama penyelenggaraan pemilu 2019 bersikap netral. Jika nanti dikemudian hari terdapat ASN yang tidak netral, maka sanksi tegas akan diberikan oleh BAWASLU.

Rahmat Bagja, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) | Foto: Ist.

 

 

KILASMANADO.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selama penyelenggaraan pemilu 2019 bersikap netral. Jika nanti dikemudian hari terdapat ASN yang tidak netral, maka sanksi tegas akan diberikan oleh BAWASLU.


Hal tersebut disampaikan oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Rabu (10/10/2018), siang tadi.


“Saya meminta seluruh ASN yang bertugas di pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa untuk bisa menahan diri dan tidak berpihak kepada peserta Pemilu, terutama calon Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Bagja.


Berdasarkan data pelanggaran ASN pada Pilkada lalu, banyak ASN yang dilaporkan ke Bawaslu terkait keterlibatan mendukung salah satu pasangan calon. Untuk itu demi menjaga martabat ASN, Bagja mengingatkan ASN menahan diri.


“Tahapan kampanye inilah yang paling riskan adanya keterlibatan ASN. ASN harus netral demi menghasilkan Pemilu yang damai dan demokratis,” ujarnya.


Bagja menegaskan, keberpihakan ASN dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi.


Bagja juga menjelaskan, bahwa semua pihak, terutama masyarakat pemilih ingin Pemilu damai tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan. Selain TNI/Pori, ASN merupakan pihak yang dilarang keterlibatan selama Pemilu.


Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta kepada ASN menjaga netralitas.


Menurut Tjahjo Kumolo, ASN wajib menyukseskan Pemilu 2019, akan tetapi tidak boleh ikut kampanye ataupun mengikuti kegiatan mendukung salah satu pasangan calon.


“ASN harus netral, melaksanakan perintah Bapak Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota secara tegak lurus. Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama," ujar Tjahjo, dalam keterangannya, Kamis (20/9/2018) lalu.


Selama pesta demokrasi rakyat itu berlangsung, kata dia, peran dari TNI dan Polri sangat vital. Hal ini, karena dua instansi itu sama- sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga situasi kondusif jelang Pemilu.


“Masyarakat harus dukung penuh KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas. Mereka adalah lembaga independen dan terbuka. Mari kita dukung bersama demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019," tutup Tjahjo Kumolo.

Lihat Juga:

Bawaslu RI: Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang

 


(Ricky Octavian)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.