K I L A S M A N A D O . C O M | Torang pe koran online

31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT

  • 837 views
  • 0 comments
  •  31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT Kilasmanado.com, JAKARTA - Komisioner KPU RI, Viryan Aziz berujar, bahwa ada 31 juta penduduk telah melakukan perekaman e-KTP. Namun jumlah tersebut belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
  • thumb  31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT Kilasmanado.com, JAKARTA - Komisioner KPU RI, Viryan Aziz berujar, bahwa ada 31 juta penduduk telah melakukan perekaman e-KTP. Namun jumlah tersebut belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU RI, Viryan Aziz | Foto: Eksklusif (Ricky Octavian/Kilasmanado.com)

 

 

Kilasmanado.com, JAKARTA - Komisioner KPU RI, Viryan Aziz berujar, bahwa ada 31 juta penduduk telah melakukan perekaman e-KTP. Namun jumlah tersebut belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Data tersebut didapat oleh Kilasmanado.com melalui surat yang dikirimkan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI pada 16 September 2018, usai kegiatan rapat pleno pada hasil penyempurnaan DPT 10 hari. Dalam surat tersebut disebutkan dua poin penting.

 

“Pertama, DPT pada pemilu 2019 yang ada padanannya dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 160 juta pemilih. Kedua, data penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi tidak ada di DPT sebanyak 31 juta jiwa pemilih,” ujar Viryan.

 

Lanjut Viryan, bahwa dua poin data penduduk yang disampaikan Dukcapil kepada KPU tersebut, tidak menyertakan nama dan alamat. Sehingga KPU alami kesulitan saat pemeriksaan kembali data tersebut.

 

“Dua data tersebut diberikan tanpa memberikan by name by address-nya. Pada 16 September 2018, kami cek ternyata tidak ada datanya. Yang 160 juta dan 31 juta itu. KPU kan tidak bisa bekerja sendiri, karena itu KPU kesulitan karena tidak mendapat dukungan atas data-data tersebut. Nah, kemudian kita mengirimkan surat lagi pada Dukcapil pada19 September 2018,” kata dia.

 

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 disampaikan Dukcapil memiliki kewajiban menyerahkan data kependudukan setiap enam bulan sekali kepada KPU, sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Jadi semestinya data enam bulan pertama pada 2018 sudah bisa diserahkan ke KPU.

 

“Kami mengirimkan surat kepada Dukcapil menyampaikan ada kewajiban pemerintah yang menyebutkan, pemerintah harus memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan sekali kepada KPU, untuk bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih,” kata Viryan.

 

Viryan juga mengatakan, data pemilih per enam bulan yang seharusnya diserahkan Dukcapil ke KPU belum diberikan. Padahal, jika dilihat jatuh tempo pada Juli atau Agustus, seharusnya KPU sudah bisa memegang data per enam bulan pada 2018.

 

“Artinya paling tidak data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan pada enam bulan pertama 2018 yang jatuh pada Juni, tapi paling tidak Juli atau Agustus, apalagi sekarang sudah masuk Oktober, bisa diberikan. Makanya kami mengirimkan surat yang kedua pada 19 September. Saat 6 September kami juga sudah kirimkan surat ke Dukcapil tapi tidak diberikan,” tutup Viryan.

 

 

 

(Ricky Octavian)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Kilas Manado, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.